Palangka Raya, beritadigital.net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan (Dishut) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan Tahun 2025 yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin (23/6/2025) di Palangka Raya.
Rakornis ini mengangkat tema penguatan perhutanan sosial sebagai strategi pembangunan inklusif di wilayah pedesaan.
Fokus utama kegiatan adalah menyelaraskan kebijakan dan program agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa berstatus tertinggal.
“Selama tiga hari ke depan, kita akan menyusun langkah konkret agar program kehutanan sosial bisa lebih berdampak dan tepat sasaran,” ujar Kepala Dishut Kalteng, Agustan Saining, dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa upaya ini bertujuan untuk menjadikan kehutanan sosial sebagai motor penggerak peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, yang membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan bahwa Rakornis merupakan momentum penting untuk menyatukan visi antara berbagai sektor yang berkaitan dengan pembangunan desa.
“Hingga kini, masih ada 86 desa di Kalteng yang tergolong tertinggal. Perhutanan sosial bisa menjadi jalan keluar untuk mengangkat potensi ekonomi dan sumber daya masyarakat desa,” kata Leonard.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah, perangkat desa, serta pendamping lokal agar pelaksanaan perhutanan sosial bisa berjalan optimal.
Rakornis ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi teknis, tetapi juga ruang dialog untuk menggagas kebijakan pembangunan kehutanan yang berdampak sosial dan ekonomi.
“Rakornis ini harus menghasilkan strategi yang konkret. Perhutanan sosial bukan hanya isu lingkungan, tapi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal,” tegas Leonard.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng berharap kehutanan sosial dapat bertransformasi menjadi program unggulan yang memberdayakan masyarakat secara menyeluruh—baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. (red)
