Palangka Raya, Beritadigital.net – Ancaman El Niño yang diperkuat kondisi kemarau dan karhutla menjadi tantangan bagi perekonomian Kalimantan Tengah. Meski demikian, Ekonom Muda Kalteng Rio Kriswana, S.Ap., M.M., CRGP., CRM., RMAC, menilai Kalteng masih memiliki peluang besar untuk menekan dampak ekonomi melalui penguatan produksi pangan, distribusi dan pengendalian kebakaran sejak dini.
Ia juga mengatakan El Niño dan karhutla tidak semestinya dipandang sebagai dua persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya dapat membentuk rangkaian risiko yang saling memengaruhi dari sektor produksi hingga konsumsi masyarakat.
“Kalau produksi menurun sementara distribusi juga terganggu, tekanan berikutnya masuk ke pasar dalam bentuk berkurangnya pasokan dan meningkatnya biaya logistik,” kata Rio dalam wawancara, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, El Niño meningkatkan risiko kekurangan curah hujan dan ketersediaan air yang dapat berdampak terhadap sektor pertanian. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan mundurnya masa tanam, meningkatnya biaya pengairan, penurunan produktivitas hingga risiko gagal panen di wilayah tertentu.
Risiko tersebut menjadi perhatian karena produksi padi Kalteng pada 2025 telah mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS, produksi padi tercatat 333,43 ribu ton gabah kering giling, turun 8,94 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 366,15 ribu ton.
Luas panen juga turun 12,49 persen dari 111,02 ribu hektare menjadi 97,15 ribu hektare. Sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk turun dari 217,50 ribu ton menjadi sekitar 198,06 ribu ton.
“Artinya, kita memasuki periode kemarau 2026 dengan basis produksi tahun sebelumnya yang relatif lebih rendah,” ujarnya.
Rio menjelaskan, persoalan tersebut dapat semakin kompleks apabila karhutla mengganggu jalur distribusi. Kabut asap yang semakin berat berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan angkutan barang, memperpanjang waktu tempuh serta meningkatkan biaya transportasi.
Ia menilai kombinasi penurunan produksi dan gangguan distribusi menjadi ancaman paling serius dibandingkan jika hanya salah satu persoalan yang terjadi.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat disebut sebagai double supply shock atau guncangan pasokan berlapis. Ketika ketersediaan barang berkurang, biaya untuk membawa barang hingga ke konsumen justru meningkat.
“Dampaknya tidak berhenti pada petani atau harga beras. Ia dapat menjalar kepada pedagang, transportasi, rumah makan, UMKM hingga konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Tekanan terhadap pasokan pangan tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Rio menyebut pangan memiliki karakteristik khusus karena merupakan kebutuhan dasar yang tetap harus dibeli masyarakat meskipun terjadi kenaikan harga.
Ketika harga pangan meningkat, proporsi pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan ikut membesar. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk membelanjakan pendapatan pada kebutuhan nonpangan menjadi lebih terbatas.
Data BPS menunjukkan inflasi Kalteng pada Juli 2026 secara tahunan berada di angka 4,32 persen, setelah pada Juni 2026 tercatat 4,47 persen. Meski mengalami penurunan, Rio menilai stabilitas harga tetap perlu menjadi perhatian.
“Ketika kita berbicara mengenai inflasi pangan, sebenarnya yang sedang kita bicarakan bukan hanya kenaikan indeks harga, tetapi juga daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Untuk mengukur dampak ekonomi akibat El Niño dan karhutla, Rio menyebut pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dari hulu hingga hilir. Perhitungan tidak cukup hanya berdasarkan luas lahan terbakar atau luas sawah yang terdampak.
Sejumlah indikator yang perlu diperhatikan antara lain luas tanam dan panen yang terganggu, penurunan produktivitas, volume produksi yang hilang, nilai ekonomi produksi, tambahan biaya produksi petani, biaya transportasi, perubahan jalur distribusi, pergerakan harga gabah dan beras, posisi stok pangan, inflasi pangan, Nilai Tukar Petani (NTP), hingga penurunan konsumsi dan omzet sektor usaha terdampak.
Rio juga membagi potensi kerugian tersebut menjadi kerugian ekonomi langsung dan tidak langsung. Kerugian langsung mencakup produksi yang hilang serta tambahan biaya akibat kekeringan dan gangguan distribusi.
Sementara kerugian tidak langsung dapat berupa kenaikan harga, hilangnya pendapatan sektor lain, penurunan omzet usaha hingga melemahnya konsumsi masyarakat.
Ia menambahkan, NTP juga menjadi salah satu indikator penting untuk melihat daya tukar dan kemampuan ekonomi petani. BPS mencatat NTP gabungan Kalteng pada Juli 2026 sebesar 136,95 atau naik tipis 0,15 persen dibandingkan Juni. Khusus subsektor tanaman pangan, NTP pada Juli mengalami kenaikan 2,56 persen.
Di sisi kebijakan, Rio menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalteng pada Sabtu (22/8/2026) menjadi sinyal positif terhadap perhatian pemerintah pusat dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengubah pendekatan penanganan dari sekadar respons kedaruratan menjadi pengelolaan risiko ekonomi.
“Selain memastikan api segera dikendalikan, kita juga harus memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi gangguan produksi pangan, distribusi, inflasi dan penurunan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong pengendalian karhutla dilakukan secepat mungkin, terutama sebelum kebakaran meluas ke wilayah produksi pangan maupun koridor distribusi ekonomi.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu membangun dashboard terpadu yang menggabungkan data hotspot, luas kebakaran, curah hujan, wilayah kekeringan, luas tanam, prediksi panen, produksi, stok beras, harga pangan serta jalur distribusi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah tidak hanya mengetahui lokasi kebakaran, tetapi juga dapat memetakan risiko ekonomi yang berada di sekitar wilayah terdampak.
Rio juga meminta sentra pertanian yang mulai mengalami kekurangan air mendapat prioritas pompanisasi, pengamanan sumber air, irigasi darurat serta penyesuaian kalender tanam berdasarkan informasi BMKG.
Di sisi lain, stok dan distribusi pangan harus diamankan sejak dini. Bulog, TPID, pemerintah kabupaten/kota serta pelaku usaha perlu memastikan ketersediaan buffer stock dan menyiapkan jalur pasokan alternatif dari daerah surplus.
“Jangan menunggu harga naik baru mencari sumber pasokan,” pungkasnya.
Ia menegaskan, pencegahan karhutla dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan karena dampak kebakaran tidak hanya ditanggung oleh pemilik atau pengelola lahan, tetapi juga masyarakat melalui biaya kesehatan, transportasi, aktivitas usaha, logistik hingga potensi kenaikan harga.
Menurut Rio, Kalteng masih memiliki ruang untuk melakukan mitigasi. Semakin cepat langkah dilakukan, semakin kecil pula potensi biaya ekonomi yang harus ditanggung pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. (Zbl)
