Palangka Raya, Beritadigital.net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mematangkan persiapan menghadapi kunjungan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (3/6/2026).
Rapat tersebut membahas capaian pelaksanaan aksi pencegahan korupsi sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi perangkat daerah dalam implementasi program Stranas PK.
Dalam arahannya, Linae Victoria Aden menekankan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” ujarnya.
Menurut Linae, pelaksanaan Stranas PK menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung seluruh agenda pencegahan korupsi yang menjadi bagian dari strategi nasional.
“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Menjelang kunjungan tim evaluasi, Linae juga meminta seluruh perangkat daerah yang terkait untuk menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap agar proses penilaian dapat berjalan optimal.
“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Eko Sulistiono menjelaskan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi dan kesiapan seluruh perangkat daerah yang akan terlibat langsung dalam agenda kunjungan Tim Stranas PK.
“Rapat koordinasi ini diperlukan karena perangkat daerah yang hadir akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dan penyediaan data pendukung,” ungkap Eko.
Ia menambahkan, tim yang akan melakukan evaluasi tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga didampingi sejumlah kementerian terkait guna menilai efektivitas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di daerah.
“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah. Selain melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan tersebut juga didampingi kementerian terkait guna menilai pelaksanaan dan efektivitas aksi pencegahan korupsi di daerah,” jelasnya.
Melalui persiapan yang matang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kunjungan Tim Stranas PK dapat memberikan masukan konstruktif bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah. (Zbl)
