Palangka Raya, Beritadigital.net — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Tengah memanfaatkan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif sebagai forum konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa di Kalimantan Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6/2026), diikuti unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga terkait, dan media.
Ketua Panitia Rakerda APDESI Kalteng, Dematius, mengatakan salah satu fokus utama dalam forum tersebut adalah memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan agar program APDESI dapat menjangkau seluruh desa.
“Kami ingin APDESI hadir sampai ke bawah, sampai ke desa-desa, sehingga dapat menjadi wadah perjuangan bagi seluruh pemerintah desa yang ada,” katanya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah kepengurusan yang perlu dilengkapi di beberapa daerah. Karena itu, pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) menjadi agenda penting untuk memperkuat koordinasi organisasi.
Selain penguatan kelembagaan, APDESI juga menyoroti kondisi ekonomi desa yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Dematius menilai sejumlah kebijakan dan perubahan regulasi turut memberikan dampak terhadap pembangunan di tingkat desa.
“Yang pasti kami melihat kondisi ekonomi desa saat ini sedang menghadapi tantangan. Salah satunya akibat pemangkasan anggaran, kemudian adanya perubahan regulasi dan aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan APDESI akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), aparat penegak hukum, serta kementerian terkait guna memperjuangkan kepentingan desa.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya peran desa dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.
“Desa adalah fondasi utama kemajuan daerah. Kemajuan Kalimantan Tengah ditentukan oleh keberhasilan pembangunan desa,” tegasnya.
Agustiar menyebut keberhasilan berbagai program strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 tidak terlepas dari keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pelaksanaannya.
“Keberhasilan berbagai program strategis pemerintah sangat bergantung pada dukungan dan peran aktif kepala desa dalam pelaksanaannya, sehingga seluruh program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga mendorong pemerintah desa untuk terus mengembangkan inovasi dan memaksimalkan potensi lokal guna memperkuat perekonomian masyarakat.
“Desa perlu memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan inovasi dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong kesejahteraan warga desa,” pungkasnya.
Melalui Rakerda dan Dialog Interaktif tersebut, APDESI Kalimantan Tengah berharap lahir berbagai rekomendasi yang dapat mendukung pembangunan desa sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah pedesaan. (Zbl)
