Palangka Raya, Beritadigital.net – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kalimantan Tengah berlangsung tanpa aksi demonstrasi besar. Kalangan serikat pekerja memilih memperkuat komunikasi dengan pemerintah serta menggelar kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Jumat (1/5/2026).
Forum Silaturahmi Serikat Pekerja dan Buruh Kalteng menilai pendekatan dialog menjadi langkah yang lebih relevan dalam menyampaikan aspirasi. Koordinator forum, Adhie, mengatakan pihaknya telah merasakan adanya perubahan dalam pola komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Kami melihat ada ruang yang lebih terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah, sehingga aspirasi pekerja bisa disampaikan tanpa harus melalui aksi turun ke jalan,” ujar Adhie.
Ia menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan pertemuan dengan gubernur guna membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan buruh dan peningkatan kesejahteraan.
Selain fokus pada dialog, peringatan May Day juga dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial. Berbagai kegiatan digelar, seperti donor darah, layanan kesehatan gratis, serta pembagian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sasaran bantuan meliputi pekerja sektor informal, petugas kebersihan, hingga penyandang disabilitas. Bantuan tersebut dihimpun dari berbagai pihak dan disalurkan langsung oleh forum buruh.
“Kami ingin May Day tidak hanya menjadi momentum menyuarakan tuntutan, tetapi juga berbagi dan hadir di tengah masyarakat,” kata Adhie.
Terkait kondisi pengupahan, ia mengakui masih ada tantangan yang dihadapi pekerja di tengah tekanan ekonomi. Saat ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah berada di kisaran Rp3,6 juta, dengan harapan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.
“Harapannya tentu ada peningkatan yang signifikan, namun juga harus dibarengi dengan kebijakan yang tidak membebani pekerja dari sisi lain,” ucapnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja melalui Dewan Pengupahan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak. (Zbl)
