Palangka Raya, beritadigital.net – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan bahwa tingkat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) di wilayah tersebut pada Desember 2024 mencapai 1,03 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 106,64.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sukamara dengan angka 1,19 persen, membawa IHK daerah tersebut ke angka 108,03.
“Di sisi lain, Kota Palangka Raya mengalami inflasi terendah, yaitu 0,88 persen, dengan IHK sebesar 106,09,” ucap Agnes.
Hal tersebut ia sampaikan dalam siaran resmi statistik yang dilaksanakan bertempat di ruang pertemuan BPS Kalteng, Jalan Kapten Piere Tandean, Palangka Raya pada Kamis (2/1/2025).
Agnes menambahkan bahwa inflasi yang terjadi didorong oleh beberapa kelompok pengeluaran utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan harga sebesar 1,71 persen, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan 5,17 persen.
Sektor pendidikan juga mencatatkan peningkatan signifikan sebesar 2,21 persen. Selain itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,21 persen, diikuti oleh penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,54 persen), pakaian dan alas kaki (0,42 persen), serta perlengkapan rumah tangga (0,26 persen).
Di sisi lain, beberapa kelompok pengeluaran justru mengalami penurunan, seperti perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang turun 0,16 persen, serta transportasi yang mengalami penurunan lebih dalam, yakni 1,96 persen. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya juga tercatat turun tipis sebesar 0,07 persen.
Dalam laporan bulanan, BPS mencatatkan inflasi bulan Desember 2024 sebesar 0,48 persen (month-to-month/mom). Sementara itu, inflasi year-to-date (ytd) hingga akhir tahun tercatat tetap pada angka 1,03 persen.
Agnes juga mengungkapkan bahwa BPS akan terus melakukan pemantauan harga untuk memberikan data yang akurat tentang kondisi ekonomi di Kalimantan Tengah, yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak inflasi, khususnya pada sektor-sektor yang langsung mempengaruhi masyarakat. (red)
