Palangka Raya, beritadigital.net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor strategis, khususnya perkebunan. Salah satu strategi yang kini difokuskan adalah penguatan basis data secara terintegrasi antar instansi dan pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky Badjuri, menegaskan bahwa penyatuan data menjadi pijakan awal dalam menyusun kebijakan peningkatan PAD secara tepat sasaran.
“Kita awali dari perapian data. Basis data dari BPS, Dinas Perkebunan, Dispenda hingga data internal perusahaan akan dikompilasi untuk membentuk satu kesatuan sistem informasi,” ujar Rizky, Senin (16/6/2025).
Langkah pertama dimulai dengan penyelarasan data antara Dinas Perkebunan dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng. Setelah sinkronisasi dengan anggota GAPKI selesai, verifikasi akan dilanjutkan ke perusahaan non-anggota.
“Data awal dari anggota GAPKI kita validasi dulu. Nantinya akan kita dorong juga agar perusahaan lain bisa bergabung agar proses ini berjalan seragam,” jelasnya.
Dinas Perkebunan juga memastikan bahwa data yang sudah terkumpul dan divalidasi akan dikroscek kembali dengan masing-masing pemerintah kabupaten untuk menjamin akurasi.
“Data yang kita kumpulkan mencakup seluruh aspek usaha—mulai dari kebun plasma, program CSR, alat berat berplat KH, penggunaan air, jumlah tenaga kerja, hingga kepemilikan NPWP. Semuanya akan kita serahkan ke BPS sebagai basis satu pintu,” lanjutnya.
Terkait potensi peningkatan PAD dari sektor ini, Rizky belum memberikan estimasi resmi. Namun, menurut perhitungan awal yang mengacu pada pendekatan konsumsi bahan bakar oleh sektor ini, nilainya diperkirakan bisa mencapai hingga Rp3 triliun.
“Kalau kita menggunakan pendekatan konsumsi BBM sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, potensi PAD bisa tembus Rp3 triliun. Ambil 50 persen saja, itu sudah signifikan untuk daerah,” tegasnya.
Meski optimis terhadap potensi sektor perkebunan, ia mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah terus menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari pemerintah pusat.
“PAD daerah belum maksimal, DBH sawit malah menurun. Padahal secara logika, produksi sawit kita meningkat. Ini jadi perhatian bersama karena skema DBH ada di kewenangan pusat. Harapannya ada perbaikan ke depan,” ujarnya.
Hingga saat ini, GAPKI Kalteng tercatat memiliki sekitar 120 perusahaan besar swasta (PBS) anggota aktif. Upaya awal peningkatan PAD akan difokuskan pada kelompok ini, sembari membangun komunikasi lebih luas dengan pelaku usaha lainnya.
“Kami harap GAPKI bisa jadi mitra strategis dalam mensosialisasikan program ini, termasuk arahan Pak Gubernur. Karena pada akhirnya ini menyangkut kepentingan pembangunan daerah kita bersama,” pungkas Rizky. (red)
